Nasional

5 Senjata Jokowi Vs Prabowo di Debat Pilpres Kedua

Ilustrasi.

GILANGNEWS.COM -  Capres Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akan berhadapan dalam debat kedua Pilpres 2019 nanti malam. Tentu saja kedua pihak sudah menyiapkan 'senjata' untuk menyerang lawannya.

"Debat kedua ini akan menjadi panggung Pak Jokowi karena menguasai persoalan infrastruktur dan energi, yang menjadi tema dalam debat," kata Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/2/2019).

 

Sementara itu, kubu rivalnya menganggap tema debat kali ini justru bakal menguntungkan Prabowo. Menurut anggota tim debat BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa, Prabowo akan fokus pada isu pangan, energi, dan air.

"Swasembada ini memang perlu berhati-hati, karena memang impor ini jadi kritik dari banyak kalangan. Impor ini kalau tidak kita butuhkan kita tidak akan lakukan," ujar Dian dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2).

 

Tema debat kali ini adalah energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Sebagai petahana, Jokowi boleh dibilang punya 'senjata' yang bisa dipaparkan saat debat nanti. Meski begitu, Prabowo juga berpeluang memakai kritik atas kebijakan Jokowi sebagai senjatanya.

1. Freeport

Sebanyak 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dimiliki pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Meski begitu, tetap saja ada kritik atas kebijakan ini.

"Dipikir ambil alih Freeport barang gampang? Kalau mudah dan gampang, sudah diambil alih dari dulu. Saya kira para ulama tahu kita berhadapan dengan siapa. Dipikir tidak ada intrik politik yang menekan kita dari depan-belakang? Untungnya saya kurus," ujar Jokowi dalam acara silaturahmi dengan kiai dan habib se-Jadetabek di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan kritik terkait pembelian saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Kritik soal pengambilalihan saham Freeport yang menelan biaya sebesar US$ 3,85 miliar atau sekitar Rp 56,1 triliun itu dituangkan dalam 5 poin catatan Fadli Zon.

"Freeport ini banyak melanggar ketentuan undang-undang dan juga kontrak, mulai dari tidak memenuhi ketentuan divestasi saham, kewajiban membangun smelter, wanprestasi pembayaran royalti, dan banyak kewajiban lain," kata dia.

2. Blok Rokan

BUMN PT Pertamina nantinya akan mengelola penuh Blok Rokan di Riau setelah 2021. Sebelumnya, blok yang disebut-sebut paling subur di Indonesia ini dikelola Chevron.

"Saya juga tidak tahu kalau di Riau ini ada Blok Rokan, saya terus terang. Tapi saat saya ke Riau, saya senangnya masuk ke desa, ke kampung, kemudian dengar kanan-kiri. Ada yang menyampaikan ke saya satu, dua, tiga, empat, termasuk dari Lembaga Adat Melayu Riau. Menyampaikan bahwa Blok Rokan ini, Pak Presiden, sebaiknya dipegang sendiri oleh kita. Alhamdulillah telah dimenangkan oleh Pertamina dan 100 persen insyaallah akan dikelola oleh Pertamina," kata Jokowi setelah menjalani prosesi penabalan gelar adat Melayu Riau 'Datuk Seri Setia Amanah Negara' di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu (15/12/2018).

Blok Rokan diserahkan ke Pertamina karena Pertamina menawarkan signature bonus atau bonus tanda tangan yang diberikan ke pemerintah sebesar US$ 784 juta atau Rp 11,3 triliun.

"Yang menarik kan dinyatakan sudah diserahkan semua ke Pertamina. Bukan diserahkan tapi dibeli dengan harga yang mahal. Tapi dibungkus seolah-olah pemerintah serahkan ke Pertamina," kata pengamat badan usaha milik negara (BUMN) sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, dalam diskusi tentang 'Jejak-jejak Kebohongan Jokowi?' di Seknas Prabowo-Sandi, Selasa (22/1/2019).

3. Blok Mahakam

Blok Mahakam sudah sepenuhnya dikelola RI. Pengelolaannya dilakukan PT Pertamina dari yang sebelumnya adalah PT Total E&P Indonesie (TEPI).

"Blok Mahakam 100% dipegang Jepang dan Prancis, sudah 100% 3 tahun lalu kita serahkan ke Pertamina, 100%," kata Jokowi di Fairmont Hotel, Jakarta, Sabtu (3/11/2018).

4. Impor Sekaligus Ekspor Jagung

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik soal impor bahan pangan. Menurut Prabowo, ini bukti pemerintah tak berpihak kepada rakyat.

"(Impor) itu pemerintah yang mengizinkan itu, pemerintah yang tak bela rakyatnya sendiri. Maaf dengan segala hormat harus ada yang mengatakan benar, benar, tidak benar, tidak benar," kata Prabowo di hall Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memang mengakui ada impor jagung, tapi ada juga ekspor. Angka ekspor jagung oleh RI mencapai 380 ribu ton.

"Memang ada impor sekitar 130 ribu ton, tapi pemerintah juga ekspor sekitar 380 ribu ton," kata Arman saat melakukan kunjungan kerja ke lahan pertanian jagung di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Rabu (16/2/2019).

5. Tol Trans Jawa

Presiden Jokowi telah meresmikan ruas tol Trans Jawa dari Merak hingga Grati-Pasuruan, dari 2015 hingga 2018 telah diselesaikan secara keseluruhan pembangunan 616 km jalan tol.

"Adalah sejarah baru transportasi Indonesia, karena sudah tersambung dari Merak sampai di Grati, di Pasuruan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jembatan Kalikuto, Jawa Tengah, Kamis (20/12/2018).

Namun pembangunan jalan tol ini menuai kritik dari kubu rival. Kritik terbaru adalah jalan tol yang dibangun Jokowi ibarat 'pembunuh bayaran'.

Juru bicara Badan Pemenangan (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Fatwa, menyamakan jalan tol yang dibangun pemerintah Presiden Joko Widodo dengan pembunuh bayaran. Alasannya, kondisi jalan berbayar itu sering menyebabkan kecelakaan.

"Ternyata kita masuk jalan tol, jalan tol pembunuh bayaran, masuk jalan tol bayar tapi mati," kata Dian Fatwa dalam diskusi 'Perspektif Indonesia' di Gado-gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2).

Menurut Dian, ada jalan tol yang pembangunan-pembangunannya mengabaikan keselamatan manusia.

"Kualitas pembangunan infrastruktur ini, semennya membutuhkan 5 sentimeter, banyak jalan infrastruktur itu yang rusak karena apa, semennya tidak nyampai, ini kan persoalan nyawa manusia diabaikan. Karena itu, bagi kami, penting melihat infrastruktur ini tepat guna," ujar Dian.


Tulis Komentar