GILANGNEWS.COM - PT Pertamina (Persero) mengaku memiliki piutang sebesar Rp28,95 triliun di pemerintah hingga akhir tahun 2017. Piutang ini merupakan akumulasi dari piutang-piutang sebelumnya.
Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengatakan, angka subsidi itu terdiri dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg) sebesar Rp25,45 triliun, keperluan operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebesar Rp3,5 triliun, dan konversi BBM nelayan ke elpiji sebesar Rp1 triliun.
“Namun ini statusnya belum diaudit (unaudited) dan ini akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya,” jelas Arief di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (29/1/2018).
Menurutnya, piutang atas subsidi BBM dan elpiji meningkat dari angka piutang yang melebihi jatuh tempo (overdue) sebesar Rp22 triliun. Yang artinya, utang pemerintah atas subsidi BBM dan LPG di tahun 2017 tercatat Rp3 triliun sepanjang 2017.
Meski demikian, pemerintah masih berupaya melunasi utang bahan bakar atas operasional TNI sebesar Rp5,1 triliun sepanjang tahun 2017.
“Subsidi untuk operasional TNI di tahun sebelumnya Rp8,65 triliun dan kini sudah di angka Rp3,5 triliun. Ini merupakan posisi saat ini (current) karena sebelum-sebelumnya sudah dilunasi oleh Kementerian Keuangan di tahun 2016,” jelas dia.
Sebetulnya, pembayaran piutang ini sangat penting demi menunjang belanja modal (capital expenditure) perusahaan di tahun 2018 ini. Apalagi, saat ini rasio kas terhadap liabilitas (cash ratio) perusahaan turun 17 persen sepanjang tahun 2017.
Padahal, total utang perusahaan di tahun lalu ada di angka US$11,011 juta atau justru turun dibanding tahun sebelumnya US$11,017 miliar.
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Gigih Prakoso menjelaskan, tahun ini perusahaan mengalokasikan belanja modal sebesar US$5,59 miliar atau meningkat 55,27 persen dibanding tahun lalu US$3,6 miliar. Sebagian besar investasi ini dialokasikan untuk hulu migas dengan nilai US$3,29 miliar.
“Untuk penganggaran capex di 2018 direncanakan US$5,59 miliar yang dialokasikan untuk hulu 59 persen, pemasaran 15 persen, megaproyek 15 persen, gas 5 persen, pengolahan 3 persen, dan riset pendukung lainnya 3 persen,” terang Gigih di lokasi yang sama.
Tulis Komentar