Anggaran pendidikan tersebut bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi juga tersebar di bebrapa kementerian lain.

“Ini supaya menjadi peringatan bagi kita semua. Pertama, betulkah anggaran kita sudah mencapai 20 persen yang nilainya Rp 580 triliun? memang besar sekali, tetapi ini masih mengalami hambatan oleh berbagai persoalan,” katanya.

Artinya, kata Huda, 40 persen dari dana pendidikan tersebut masih bermasalah. Akibat belum optimalnya pengalokasian anggaran pendidikan tersebut menurutnya bisa dirasakan oleh semua institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Survei kedua, lanjut dia, soal akses siswa terhadap buku pelajaran yang masih menyisakan 47,4 persen. Hampir 50 persen siswa di tanah air ini belum bisa mengakses buku pelajaran.

“Ini PR (pekerjaan rumah)-nya Bu Sri (Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar, Dirjend Dikdasmen Kemendikbud). Ini serius ini,” tegas Syaiful Huda.

Survei ketiga, menyangkut soal kesiapan sarana dan prasarana menyangkut perlindungan Covid-19, dimana 51,1 persen sekolah belum bisa mengadakan sarana kebersihan berikut akses Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang layak bagi sekolah.

“Toilet ada tapi masih kurang representatif? ini PR kita bersama Bu Ning, Bu Direktur. Saya ingin hal pokok yang menjadi persoalan isu pendidikan ini diselesaikan,” lanjutnya.

Terkait berbagai persoalan tersebut, kata Syaiful Huda, Komisi X mendorong supaya 20 persen anggaran pendidikan sepenuhnya digunakan untuk pendidikan, tidak untuk kebutuhan yang lain.

“Jadi dari Rp 580 triliun yang diproyeksikan untuk fungsi pendidikan itu, hanya Rp 350 triliun yang tersalurkan atau sisanya sekitar Rp 200 triliun itu mungkin masih digunakan untuk kebutuhan yang lain," tandasnya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : ge